Minggu, Juli 21, 2024

Creating liberating content

Botol PET Wajib Pakai...

Jakarta, Limbahnews.com - Asosiasi Industri Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) menyatakan kewajiban menggunakan...

Angkasa Pura Properti dan...

Medan, Limbahnews.com - PT Angkasa Pura Properti, salah satu anak perusahaan PT Angkasa...

E-Commerce Akui Penjualan Bahan...

Jakarta, Limbahnews.com - E-commerce B2B resin atau biji plastik pertama di Indonesia, Tokoplas.com...

Vietnam Mulai Lirik Kredit...

Jakarta, Limbahnews.com - Konsep kredit plastik dalam mengurangi limbah dari plastik terus digulirkan...
BerandaKebijakanBuku Pedoman Penyusunan...

Buku Pedoman Penyusunan BLUD Pengelolaan Sampah Resmi Diluncurkan

Jakarta, Limbahnews.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah meluncurkan buku Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Uumum Daerah (BLUD). Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD pada pengelolaan sampah di daerah. Aturan tersebut terwujud seiring dengan kolaborasi bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Systemiq, Inswa, LPP UI dan didukung Kedutaan Norwegia untuk peluncuran dan sosialisasi BLUD Pengelolaan Sampah.

Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni dalam sambutannya menekankan langkah ini merupakan komitmen bersama dalam mendorong penerapan BLUD pengelolaan sampah. Hal itu diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kualitas pengelolaan keuangan dan manfaat layanan yang optimal dalam mengatasi sampah.

“Salah satunya adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan 75% penanganan sampah di 2025 sebagaimana amanat PP No.97/2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. BLUD sebagai desentraslisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat reformasi di bidang ekonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif di mana esensinya adalah peningkatan pelayanan tanpa mencari keuntungan,” jelas Fatoni.

Dikatakan, mengingat penerapan BLUD persampahan ini merupakan inovasi baru, maka perlu adaptasi bagi pemerintah daerah dalam implementasinya. “Perlu penyesuaian-penyesuaian dan percepatan-percepatan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Persampahan menjadi langkah strategis bagi pengentasan masalah persampahan,” ujarnya, belum lama ini.

Sementara itu, seperti dilansir Apkasi.org, Wakil Ketua Umum Edi Langkara mewakili Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang berhalangan hadir dalam sambutannya menekankan sampah masih menjadi salah satu tantangan terbesar sebagian besar daerah, bukan saja di perkotaan namun kini sudah mengusik kawasan perdesaan.

Bupati Halmahera Tengah ini mengatakan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) total produksi sampah nasional pada tahun 2020 telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap hari dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Jumlah produksi sampah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Sampah-sampah yang tidak tertangani dengan baik tersebut pada akhirnya berkontribusi besar menambah makin menggunungnya timbunan di tempat-tempat pembuangan akhir,” jelasnya.

Edi juga menambahkan hasil kajian Kebijakan Pengelolaan Sampah telah mengidentifikasi akar masalah rendahnya tingkat penanganan sampah di Indonesia, antara lain sistem tata kelola persampahan yang belum memadai.
Selain itu, hasil kajian tersebut menemukan tiga alasan utama, yaitu: Pertama, tata kelola kelembagaan yang sulit untuk mencapai keberlanjutan dan akuntabilitas keuangan serta keberhasilan sistem persampahan yang masih bergantung pada figur pemimpin; Kedua, tanggung jawab pengelolaan sampah yang terbagi antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat (desa/RT/RW); dan ketiga, lemahnya penegakan hukum terkait pembuangan/pembakaran sampah dan kurangnya insentif serta konsekuensi apabila target-target pengelolaan sampah tidak terpenuhi (misalnya oleh pemerintah atau produsen).

“Masalah tata kelola sampah yang belum memadai menjadi tantangan kita semua. Dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif BLUD Pengelolaan Sampah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, kami berharap dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang kuat dan pendanaan yang memadai untuk mencapai target-target pengelolaan sampah,” kata Edi. [LN-03] redaksi@limbahnews.com

Limbahnews.com adalah media informasi limbah/sampah, solusi, teknologi, bisnis, industri, dan inovasi ekonomi sirkular. Platform ini juga melayani berbagai jasa, AMDAL, konsultasi, promosi, penguatan brand/citra, serta berbagai kerja sama atau kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Info rinci melalui 081356564448.

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...