Kamis, Juli 25, 2024

Creating liberating content

Pemerintah Beri Insentif PPN,...

Jakarta, Limbahnews.com - Pemerintah saat ini terus memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah...

Circulate Capital Luncurkan Pendanaan...

Mountrash membangun kemitraan dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia.Jakarta, Limbahnews.com - Circulate Capital...

Angkasa Pura Properti dan...

Medan, Limbahnews.com - PT Angkasa Pura Properti, salah satu anak perusahaan PT Angkasa...

Sektor Makanan dan Minuman...

Jakarta, Limbahnews.com - Sejumlah tantangan harus dihadapi industri plastik hilir. Sebut saja terimbas...
BerandaAnalisisJadi Rebutan dan...

Jadi Rebutan dan Konflik, Sampai Kapan Masalah Sampah (Limbah) Diatasi?

Limbahnews.com – Limbah tenyata bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi semakin jadi rebutan. Mulai dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah padat non-B3 atau sampah rumah tangga hingga yang bisa didaur ulang. Perebutan limbah dan wilayahnya berulang-kali diperagakan dengan model kekerasaan yang ramai diberitakan.
“Urusan limbah tidak bisa dianggap remeh. Complicated, rumit dan seringkali mengerikan. Perebutan limbah bisa mengakibatkan cacat tubuh. Bisa pula berujung maut. Limbah kawasan industri menjadi perburuan dan rebutan antar organisasi dan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Bagong Suyoto dalam pernyataan tertulisnya, akhir 2021 lalu.

Menurut dia, kondisi tersebut karena ada andil perusahaan dan pengusaha limbah yang memiliki massa, kekuatan dan modal besar. Kekuatan itu menggambarkan keperkasaan pemilik modal besar dan para jawara. Kekuatan itu bisa nyata, seperti sebilah pisau, pedang, samurai atau benda tajam lainnya dan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah, melainkan juga bisa kekuatan gaib. Semua kekuatan dikerahkan untuk menaklukan pesaing atau lawan. Kasus perebutan penguasaan area dan limbah terjadi di kawasan industri, antara lain Tambun, Cikarang, Bekasi, Karawang.

Limbah yang menjadi rebutan, tambah Bagong, popular dengan sebutan limbah padat bernilai ekonomi non-B3. Ada daerah yang mengaturnya. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 9/2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) Yang Bernilai Ekonomis (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007). Bagong menjelaskan ada orang-orang Dinas di Kabupaten Bekasi yang ikut bermain di sektor limbah padat bernilai ekonomi, dengan menggunakan pengangkutan truk-truk Pemda. Karena memang ada uangnya. Apakah uang tersebut masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) atau ke kantong pribadi? Ini perlu diteliti lebih dalam dan audit khusus agar transparan.

Baca : Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Berpotensi Diterapkan 2022

Kasus perebutan sampah, tambah dia, di wilayah Jabodetabek dengan model yang sama atau berbeda. Ada yang vulgar, kasar dan ada yang perlahan tersembunyi. Orang-orang Pemda menggunakan tangan-tangan warga, organisasi pemuda, ketua lingkungan. Tentu berbeda dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diatur dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dll. Di sini pun ada perebutan antara pemerintah kabupaten/kota versus komunitas pengolah sampah.

Pihak komunitas/warga melakukan kerja sama dengan pihak real estate/perumahan, pasar, mal, restaurant atau lainnya. Sampah diangkut ke tempat yang disediakan tiap hari atau berapa hari sekali, kemudian dipilah diambil sampah an-organiknya, seperti berbagai jenis plastik, kertas, logam, beling, karet, busa, dan kayu.
Bisa dikatakan komunitas mengolah sampah di sumber. Juga mengurangi, memilah sampah dan menyediakan bahan baku sektor industri daur ulang. Jelas, komunitas ini mengembalikan sampah jadi sumberdaya (return of resources). Kegiatan tersebut bagian dari pendekatan dan strategi circular economy yang digalakkan pemerintah di seluruh dunia, seperti Jerman, Austria, Inggris, Belanda, Singapura, termasuk Indonesia.

Baca : Dalam Empat Bulan, Dua Bentrokan Ormas di Bekasi Rebutan Limbah Industri

Secara umum, sampah organik yang bercampur sampah plastik dan lainnya ditumpuk lalu kadang-kadang diratakan dan dibakar. Hal ini bisa menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan warga. Jikalau sampah organiknya diolah jadi kompos, maka yang tersisa semakin sedikit. Masalah lain adalah banyaknya plastik sachet dan plastik kecil-kecil yang tidak diambil karena tak ada nilai jual, jumlahnya cukup banyak. Lama-lama menumpuk dan mengotori lahan.

Bagong mengatakan kondisi pengelolaan sampah komunitas ini menimbulkan kegerahan sejumlah pejabat Pemda, terutama Dinas LH, Satpol PP, dan lainnya. Kemudian Dinas LH menambah armada truk sampah, misal 30-50 unit per tahun. Sampah yang dikelola komunitas “direbut” orang-orang atas nama Pemda hingga tingkat kecamatan dengan berbagai cara. Katanya, memang itu tugasnya.

Contoh pengenaan biaya kebersihan sampah, biasanya retribusi 7.000 rupiah/rumah/bulan, sedang komunitas menarik uang jasa 20.000 rupiah sampai 50.000 rupiah/rumah/bulan. Akibatnya, seperti dilansir koran-jakarta.com, klien pengolah sampah komunitas perlahan pindah dan habis.

Sampah yang direbut lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan ada beberapa yang tidak sampai, ternyata dibuang di pinggir sungai pada malam hari. Sampah itu dari hasil perebutan tidak diolah, hanya dibuang ke TPA dan kini menjadi gunung-gunung sampah.

Sebut saja TPA Burangkeng dan TPA Sumurbatu. Sedangkan Tangerang Selatan harus membuang sampahnya ke wilayah tetangganya. Bagian dari kegagalan mengelola sampah kota. Pendekatan dan strategi konvensional menjadi kenyataan permanen dan TPA amburadul.

Para sopir truk (baru) sampah harus setor ke “majikan” orang Pemda sekitar 10-12 juta rupiah/bulan sehingga para pemegang truk bekerja keras untuk mendapatkan setoran. Mereka takut sama bos yang notabene pejabat dinas Pemda. Inilah cerita di berbagai tempat komunitas pengolah sampah yang direbut oleh orang-orang Pemda.

Pemerintah pusat, sebetulnya sudah tahu, cuma malu mengatakan ada orang-orang di dinas Pemda yang menjadi masalah sehingga sulit mengatasinya. Mereka ikut berdagang sampah, belum lagi memperebutkan proyek sampah bersama para penguasa dan pengusaha daerah.

Penyelesaian urusan limbah atau sampah ini kunci jawabannya dipegang para penguasa daerah dan pemerintah pusat. Mereka tidak perlu diajari, lebih jago menghadapi situasi tersebut. Jika bijaksana, pro-rakyat, pro-daerah dan pro-lingkungan maka akan mudah menyelesaikan urusan limbah atau sampah yang masih carut marut, seringkali menyulut kekerasan dan korban nyawa. [LN-05] redaksi@limbahnews.com

Limbahnews.com adalah media informasi limbah/sampah, solusi, teknologi, bisnis, industri, dan inovasi ekonomi sirkular. Platform ini juga melayani berbagai jasa, AMDAL, konsultasi, promosi, penguatan brand/citra, serta berbagai kerja sama atau kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Info rinci melalui 081356564448.

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...