Minggu, Juli 14, 2024

Creating liberating content

Adhi Karya Bidik Pendapatan...

Jakarta, Limbahnews.com - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengincar pendapatan berulang atau recurring...

Anthony Pratt, Miliarder Daur...

Jakarta, Limbahnews.com - Bukan rahasia lagi bagi turunan Yahudi menguasai ekonomi dunia. Rupanya...

INOV Yakin Industri Daur...

Jakarta, Limbahnews.com - Emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik...

Danone AQUA-Veolia Bangun Pabrik...

Dokumentasi pencanangan pabrik (Ist)Pasuruan, Limbahnews.com - Pabrik daur ulang botol PET (Polyethylene Terephthalate)...
BerandaKasusCPI, SKK Migas,...

CPI, SKK Migas, KLHK, dan Pemprov Riau Digugat Soal Limbah Chevron

Pekanbaru, Limbahnews.com – Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap PT Chevron Pacific Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Riau terkait pemulihan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM) di Wilayah Kerja Migas Blok Rokan. LPPHI mendaftarkan gugatan pada Selasa (6/7). Perkara tersebut telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr Tanggal 6 Juli 2021.

Baca : Revolusi Mental Atasi Sampah, Mountrash Bermitra dengan IPB University

Wakil Sekretaris LPPHI Hengki Seprihadi, Selasa (6/7), menyatakan, gugatan LPPHI untuk meminta negara memberikan keadilan atas permasalahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayah kerja Blok Rokan, Riau yang selama ini diabaikan. “Setidaknya ada 297 pengaduan anggota masyarakat tentang pencemaran pada lahannya yang pasti berimbas pada kesehatan biota hayati di sana dan sekitarnya. Masyarakat layak meminta negara hadir dalam masalah ini,” ungkapnya.

Terkait gugatan, LPPHI menunjuk tiga kantor hukum untuk melayangkan gugatan. Ketiganya yakni Kantor Hukum Josua Hutauruk, S.H. & Rekan, Kantor Hukum Supriadi Bone, SH, C.L.A. & Group dan Firma Hukum Manungkalit Huang & Partner. Ketiga kantor hukum ini melebur menjadi Tim Hukum LPPHI. Ketua Tim Hukum LPPHI Josua Hutauruk menerangkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru.

“Kami juga meminta agar pemerintah segera membuka kepada masyarakat hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan tahun 2020,” ungkap Josua.

Baca : Ampas Jadi Saus, Cabut Sendiri Singkong Rp 50.000 Per Pohon

Terkait gugatan LPPHI itu, Manager Corporate Communication PT CPI Sonitha Poernomo mengatakan dalam menjalankan operasinya PT Chevron Pacific Indonesia selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
“Program Pemulihan lahan PT CPI sudah dilaksanakan berdasarkan aturan pengolaan limbah secara spesifik, dan perkembangan dan pekerjaan pemulihan ini dilaporkan kepada PT CPI kepada pemerintah di tingkat pusat kepada SKK Migas dan KLHK maupun di tingkat daerah kepada DLHK Riau, DLH kabupaten/kota, perwakilan SKK Migas, ESDM Riau, dan instansi lainnya,” kata Sonitha dikutip dari GoRiau.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, menegaskan negara harus hadir memberikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban limbah TTM akibat operasi PT CPI di Blok Rokan yang dikendalikan SKK Migas dan KLHK dari sisi lingkungan hidup tersebut.

“Jika Pemerintah Cq SKK Migas dan KLHK serta Pemda Riau taat asas dan bekerja benar sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dipastikan tidak mungkin ada 297 warga masyarakat atau masih banyak lagi yang melaporkan lahannya kena limbah kepada PT CPI dan DLHK Provinsi Riau.
Yusri juga mengungkapkan dukungan dari Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Sahril Abu Bakar yang menambah semangat perjuangan dan menggugah nurani majelis hakim untuk memutuskan perkara ini seadil adilnya. [LN-4] redaksi@limbahnews.com

Limbahnews.com adalah media informasi limbah/sampah, solusi dan teknologi hingga inovasi pemberdayaan masyarakat terkait ekonomi sirkular. Platform ini juga melayani jasa, seperti AMDAL, promosi teknologi, konsultasi daur ulang dan industri terkait, penguatan brand/merek/citra, serta berbagai kerja sama lainnya. Info lanjut bisa menghubungi 08161408154.

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...