Kamis, Juli 25, 2024

Creating liberating content

Investasi Plastik Ramah Lingkungan,...

Jakarta, Limbahnews.com - PT Cheil Jedang Indonesia (PT CJ Indonesia) kembali mengembangkan investasi...

Garap Investasi, NTB Bakal...

Mataram, Limbahnews.com - Organisasi nirlaba Classroom of Hope bertemu Wakil Gubernur NTB Sitti...

E-Commerce Akui Penjualan Bahan...

Jakarta, Limbahnews.com - E-commerce B2B resin atau biji plastik pertama di Indonesia, Tokoplas.com...

Ramadan Dongkrak Penjualan AMDK,...

Jakarta, Limbahnews.com - Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia mulai bergerak...
BerandaKebijakanMasih Mangkrak, Pemprov...

Masih Mangkrak, Pemprov DKI Harus Atasi ITF Sunter

Jakarta, Limbahnews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta terlibat dalam pendanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang saat ini mangkrak. Salah satu penyebabnya karena masalah pendanaan yang belum selesai.
“Kompleksitas masalah pendanaan atau finansial membuat proyek ITF Sunter ini mandek sampai sekarang. Karena itu, kita minta pemerintah lebih berperan aktif dalam menangani pendanaan proyek ini,” ujar Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian, Jumat (4/9).

Peran Pemprov DKI dalam pendanaan proyek ITF, kata Justin, bisa dilakukan dengan beberapa skema. Pertama, skema pembiayaan melalui Penanaman Modal Daerah (PMD).
“Jika melalui PMD, maka tidak ada lagi hambatan pembiayaan, serta di masa mendatang tidak membebani anggaran daerah dalam bentuk tipping fee per ton sampah,” tandas dia.
Kedua, lanjut Justin, menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP).
Menurut dia, skema KPBU-AP ini akan sangat menyederhakan proses pembiayaan dan pelaksanaan proyek, sekaligus tidak terlalu membebani anggaran daerah.

“Keuntunggan menggunakan KPBU-AP adalah pihak pemerintah baru membayar kepada kontraktor setelah proyek selesai dan bisa dibayar secara bertahap misalnya per bulan/tahun,” jelas dia.
Justin kemudian menjelaskan kompleksitas pembiayaan proyek ITF Sunter ini. Pendanaannya, menggunakan skema investasi swasta, di mana PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) sebagai pihak pelaksana akan memiliki dua buah sumber pendapatan, yaitu Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan tipping fee.

PT JSL adalah perusahaan patungan antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan pihak swasta yaitu Fortum dari Finlandia dengan kepemilikan saham Jakpro 44 persen dan Fortum 56 persen. Untuk membiayai proyek tersebut, Jakpro pada Desember 2018 menyatakan akan memproses pinjaman kepada Bank Dunia melalui International Finance Corporation (IFC).
“Terkait sumber pendapatan, pada 16 Oktober 2019, Jakpro menandantangani PJBL dengan PLN dengan tarif 11,88 sen USD per kWh. PJBL disebut juga dengan Power Purchase Agreement (PPA). Lalu pada Februari 2020, Pemprov DKI dan Jakpro (JSL) sepakat tipping fee sampah Rp 583.000 per ton. Artinya, Pemprov DKI harus membayar Jakpro Rp 583.000 per ton sampah yang diproses di ITF,” tutur dia.

Menurut dia, pendanaan proyek ITF menjadi kompleks karena melibatkan IFC, PLN, dan Fortum. Pihak PLN, kata dia, meminta jaminan pelaksanaan (jampel) 10 persen sebesar 34 juta USD. Pihak Jakpro sudah menyetorkan jampel sesuai porsi saham, namun Fortum belum menyetorkan sehingga jampel belum diterima oleh PLN.
“Karena jampel 10 persen belum diterima PLN, maka PJBL atau PPA dengan PLN belum berlaku efektif. karena itu, PJBL/PPA tidak bankable. Sementara itu, pihak IFC memberi syarat PJBL/PPA harus bankable,” ungkap dia.

Di sisi lain, tambah Justin, pihak Fortum baru mau menempatkan pendanaan jika sudah tercapai Financial Closure dengan pihak pemberi pinjaman. Baik IFC, PLN, maupun Fortum, kata dia saling menunggu, sehingga proyek ini mandek.
“Jadi, persoalannya ternyata tidak sederhana. Ada hubungan yang saling tergantung antara Jakpro atau JSL sebagai pelaksana proyek, Fortum sebagai mitra proyek, Pemprov DKI sebagai pengguna jasa dan penyedia jaminan pembelian jasa, PLN sebagai pembeli hasil listrik, dan IFC sebagai penyedia dana. Dalam sebuah hubungan yang sangat kompleks, maka akan sangat rentan untuk mandek jika ada salah satu yang tidak harmonis atau sinkron,” pungkas Justin.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti PT Jakpro selaku pelaksana proyek ITF tersebut. Pasalnya, PT Jakpro dinilai gagal menyelenggarakan proyek tersebut sehingga tidak satupun ITF dibangun. Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ida selaku Ketua Komisi D DPRD dalam Rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Banggar pada 1 September 2020 lalu.

“Kami merekomendasikan agar Gubernur mencabut Pergub Nomor 33 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota karena PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek gagal dalam melaksanakan Pergub tersebut,” ujar Ida, Kamis (3/9). [LN-03]

limbahnews.com || redaksi@limbahnews.com

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...