Minggu, Juli 21, 2024

Creating liberating content

Daur Ulang 14,5 Juta...

Gideon W KetarenJakarta, Limbahnews.com – Aplikasi pengelolaan sampah, Mountrash.com, terus meningkatkan kinerjanya dalam...

Botol PET Wajib Pakai...

Jakarta, Limbahnews.com - Asosiasi Industri Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) menyatakan kewajiban menggunakan...

PD PAL Minta Dana...

Jakarta, Limbahnews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengkritisi permintaan anggaran...

Waspadai Harga Plastik di...

Kapal khusus memuat limbah plastik dari lautan. (Ist)Jakarta, Limbahnews.com - Ada sedikit cahaya...
BerandaKasusTipping Fee Sampah...

Tipping Fee Sampah Disorot KPK, Benarkah Ada Korupsi?

Jakarta, Limbahnews.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritikan yang dialamatkan kepada upaya pemerintah dalam mengelola sampah menjadi listrik yang dinilai berpotensi merugikan negara.

Hal itu diungkapkan Menko Luhut ketika meresmikan fasilitas pengelohan bahan bakar dari sampah atau refuse-derived fuel (RDF) yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, belum lama ini.

“Kadang orang suka kritik kami soal sampah, misalnya faktor merugikan negara dari teman kita dari KPK bahwa kalau dengan tipping fee bisa jadi masalah,” jelasnya.

Padahal, jelas Luhut, tipping fee itu merupakan biaya yang diperlukan untuk mengolah sampah menjadi listrik. Menurutnya, upaya pembersihan sampah tidak serta-merta membuat pengolahan tersebut menguntungkan.
Proses itu, jelas dia, membutuhkan biaya agar sampah dapat diolah menjadi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Membersihkan sampah ada cost-nya. Cost-nya ya tipping fee itu tadi. Ini harus dipahami,” ujarnya.

Respons Menko Luhut itu ditujukan untuk menjawab pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyinggung Peraturan Presiden No. 35/2018 pada awal Maret 2020 lalu.
Berdasarkan catatan media, Perpres tersebut diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Nurul Ghufron menilai proyek percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang didasari oleh Perpres No. 35/2018 berpotensi merugikan negara.

Adapun, RDF Cilacap yang diresmikan Menko Luhut pada hari ini merupakan realisasi atas ide yang telah digagas sejak 12 tahun lalu untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar.

Luhut menjelaskan, fasilitas RDF Cilacap merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedutaan Besar Denmark, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. [LN-04]

Limbahnews.com || redaksi@limbahnews.com

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...