Minggu, Juli 21, 2024

Creating liberating content

Indonesia Luncurkan Bursa Karbon,...

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Bursa Karbon pada hari Selasa lalu (26/9/23) ....

BUMN Pertanian Garap Limbah...

Jakarta, Limbahnews.com - PT Pertani (Persero) menggandeng Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca...

Angkasa Pura Properti dan...

Medan, Limbahnews.com - PT Angkasa Pura Properti, salah satu anak perusahaan PT Angkasa...

PD PAL Minta Dana...

Jakarta, Limbahnews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengkritisi permintaan anggaran...
BerandaKasusLalai Soal Pencemaran,...

Lalai Soal Pencemaran, Jajaran KLHK, PUPR, dan Pemprov Jatim Divonis Bersalah

  • Ilustrasi sungai yang sering tercemar oleh berbagai jenis limbah (Artalab.id).

Jakarta, Limbahnews.com – Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya mengabulkan gugatan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) yang menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Ketiga lembaga itu terbukti lalai sehingga membuat ikan mati massal.

“Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Hakim Anne Rusiana di PN Surabaya, Rabu pekan lalu.

Saat membacakan amar putusan, Hakim Anne Rusiana menilai KLHK, Kementerian PUPR dan Pemprov Jatim lalai dalam mengelola dan mengawasi ekosistem Sungai Brantas dalam beberapa tahun terakhir. Kelalaian itu menjadi pemicu ikan di Sungai Brantas mati massal.

Hakim juga mengabulkan sebagian poin petitum yang diajukan oleh Ecoton. Salah satunya yakni hakim memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat Jatim di 15 kabupaten/kota yang dilalui Sungai Brantas.

“Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/ Kabupaten yang di lalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya,” kata Hakim.

Kemudian, seperti dilaporkan CNNindonesia, hakim memerintahkan para tergugat untuk memasukkan program pemulihan kualitas air Sungai Brantas dalam APBN 2020, mendatang. Pengawasan juga harus diperkuat.

“Memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang limbah cair,” kata hakim.

Sebagai informasi, Ecoton menggugat pemerintah Cq KLHK, Kementerian PUPR, dan Gubernur Jatim menyusul banyaknya ikan mati di sepanjang Kali Brantas tahun lalu, imbas dugaan pencemaran.

Ecoton menilai, para tergugat lalai menjalankan fungsinya dalam mewujudkan tata lingkungan yang lebih baik hingga menyebabkan Kali Brantas tercemar.

Dalam amar putusannya, majelis juga memerintahkan adanya tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001. [LN-04]

Limbahnews.com // redaksi@limbahnews.com

Continue reading

Cara Mudah Mengelola Sampah Organik Dengan Biopori

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat di Indonesia. Sampah organik ini dapat berasal dari sisa makanan, daun-daunan, ranting-ranting, dan sebagainya.Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dari 17 juta ton timbulan...

Kreatif dan Ramah Lingkungan: Jam Tangan Estetik ini Terbuat Limbah Kayu

Jika berada di tangan yang tepat, bahkan limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, bisa diubah menjadi sesuatu indah dan bernilai ekonomi.Itulah yang dilakukan oleh Ryssa Putri, wanita berusia 24 tahun asal Blitar. Dia menekuni usaha pembuatan jam tangan...

Masker Bedah Didaur Ulang untuk Hasilkan Gas Kaya Hidrogen

Masker bedah telah menjadi barang yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari kita selama pandemi COVID-19. Meskipun dunia telah berhasil melewati masa kritis ini, limbah masker medis ini masih menjadi masalah bagi lingkungan.Namun, peneliti dari Kaunas University of Technology (KTU)...